 |
Semarang, Info Breaking News – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono meminta pemerintah pusat agar merevisi kebijakan Program Kartu Prakerja.
Meski tujuannya bagus, Nanang menilai pelaksanaan kebijakan tersebut sarat akan masalah lantaran peserta hanya dapat sertifikat dan video pelatihan yang menurutnya kurang efektif.
Pelaksanaan kartu prakerja di masa pandemi Covid-19 juga dianggap salah. "Di situasi seperti ini buruh yang kehilangan pekerjaan lebih butuh pangan dan uang tunai, bukan pelatihan apalagi sertifikat," tegas dia.
Selain itu, dia juga mengritik kebijakan Program Kartu Prakerja dimana 90 persen buruh yang daftar secara online gagal terdaftar.
"Bahkan kabarnya, ada yang bukan korban PHK justru lolos jadi peserta. Itu membuktikan sistem online kartu prakerja di samping sulit diakses, juga tidak selektif dan akurat menguji para calon peserta," ujarnya.
Berangkat dari hal tersebut, Nanang meminta agar kartu prakerja yang awalnya hanya untuk pelatihan dan sertifikasi, lantas dapat dialihfungsikan menjadi program bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sembako bagi buruh yang jadi korban PHK maupun yang dirumahkan.
"Bantuan tunai dan sembako saya kira sangat tepat, karena buruh yang kena PHK dan dirumahkan tidak mendapat pesangon atau upah sama sekali," pungkasnya. ***Yohanes Suroso