Lombok Tengah, SN - Boleh saja kita atau orang lain mengakui kita miskin nestapa namun kalau pemerintah tidak mengakui berdasarkan data Basis Data Data Terpadu (BDT) maka tetap saja tak peroleh bantuan.
Pemerintah dalam waktu dekat ini akan mengucurkan bantuan baik itu PKH, JPS, dan berbagai jenis bantuan lainnya hanya saja yang diberikan hanya warga miskin yang masuk dalam BDT. "Kami hanya berpatokan kepada data BDT itu saja" kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Hj. Bq. Sri Hastuti seusai pelepasan warga JT di halaman Mapolres Loteng Rabu 29/4.
Hastuti menegaskan data penerima bantuan sudah masuk ke dinas dan diantar oleh masing masing desa.
Terkait dengan adanya warga miskin namun tidak masuk dalam BDT pihak dinas tidak mau tahu sebab segala sesuatunya bergantung kepada data BDT itu. "Pokoknya kita mengacu data BDT saja" jelasnya.
Menurutnya, Jumlah penerima bantuan lebih kurang 70 ribu namun sebagiannya sudah ditangani oleh pemerintah pusat dan Provinsi sementara pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan menanggung sisa dari warga yang ditanggung pemerintah pusat dan Provinsi. "Pemda Loteng hanya kurang lebih 10 ribu warga saja" jelasnya.
Warga miskin yang akan menerima bantuan tersebut jumlahnya cukup besar yakni sebesar Rp.600 ribu. Lth01