Untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa terkecuali, Bupati Petrus Fatlolon, mengumpulkan para pemimpin umat beragama di Bumi Duan Lolat, baik Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu maupun Budha, untuk bersama-sama bersepakat mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran virus ini.
Informasi yang juga diterima media ini, Rabu (29/4/2020) menyebutkan, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor bupati kemarin, Bupati Fatlolon menyampaikan dua poin penting berupa imbauan kepada para pemuka agama. Pertama, dalam upaya menjaga ketahanan pangan dari desa sampai kecamatan dan kabupaten. Mengingat pihaknya telah mengeluarkan surat kepada setiap kepala desa, camat agar mengimbau warganya untuk memprioritaskan menanam tanaman pangan lokal (ubi-ubian dan kacang-kacangan).
"Dua hari lalu, saya sudah tandatangan surat instruksi kepada para kades dan camat untuk monitor dan wajib berikan laporan kepada Bupati melalui Sekda yang isinya wajib tiap desa tanam pangan lokal baik kebun maupun pekarangan rumah," ungkapnya.
Upaya ini tidak akan berjalan maksimal, jika tidak didukung oleh semua komponen masyarakat. Dimana komponen masjid, gereja sangatlah strategis untuk menyuarakannya di tempat-tempat ibadah, meskipun tidak melakukan ibadah secara bersama-sama.
"Kita juga tidak bisa prediksi Pandemi ini kapan berakhir. Dengan dihentikannya penerbangan komersial di Indonesia, pertanda kondisi makin memprihatinkan kita semua," katanya.
Oleh sebab itu, hal mendasar yang harus menjadi perhatian serius adalah mengenai pangan. Dengan demikian, pemerintah membutuhkan dukungan dari para pimpinan agama untuk bersama menyuarakan anjuran tersebut.
Tegas Bupati, persoalan pangan ini sudah harus diantisipasi. Lantaran, diprediksikan satu waktu, daerah tidak dapat pasokan beras dari luar daerah. Apapun prediksi buruknya, diharapkan negara bisa mengendalikan pangan kita. Akan tetapi jika kondisi makin memburuk, Kepulauan Tanimbar tetap survive untuk pangan. Karena jika berharap dapat bantuan dari luar, sudah tidak akan ada. Hal ini terlihat dari harga beras Bulog yang semula dijual Rp9.400, sekarang direksi Bulog di pusat telah menaikan ke harga Rp10.543.
"Beras ada yang di import dari Thailand dan Pakistan. Jika import ini berhenti, maka susahlah kita," tandasnya.
Permintaan kedua kepada para tokoh agama ini adalah terkait pendataan penerimaan bantuan dari pemerintah baik pusat, provinsi dan Pemda yang disalurkan melalui gugus tugas. Dimintakan untuk para tokoh agama ini membantu mendata umat dan jemaatnya yang miskin dan terdampak.
Data kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ini berjumlah 127 ribu jiwa dengan 32.800 Kepala Keluarga. Dan penerima bantuan baik PKH dan bantuan sosial lainnya masih tumpang tindih.
Ia mencontohkan, salah satu istri anggota dewan masih terdaftar sebagai penerima PKH. Hal itu karena daftar di kementerian, maka kabupaten kota dan provinsi hanya mengikuti yang ada dari kementrian. Namun dengan adanya covid-19 ini, pemerintah melalui dinas sosial melakukan evaluasi dan mengakui bahwa penerima bantuan di Kementerian Sosial sudah tidak valid.
"Karena itu kemensos, Kemendagri dan Kemenkeu telah memberikan ruang untuk kita lakukan validasi ulang sambil berjalan. Karena jika melakukan validasi pendataan ulang, maka kita butuh waktu 4-6 bulan kedepan. Itu artinya sampai akhir tahun baru kita bisa audit data yang akurat. Sementara masyarakat butuh bantuan sembako saat ini," ujar dia. (ys)