Hal ini disampaikam Plh Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Suriyadi Sembirin pada forum Koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-Maluku.
Kegiatan yang berlangsung di Marina Hotel, Selasa (26/3), dengan tema "Optimalisasi dan sinkronisasi program pengembangan industri dan perdagangan dalam ranvka percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Maluku".
Dikatakan, berdasarkan tema diatas maka penyusunan perencanaan tahun anggaran 2020 harus berdasarlan tujuh prioritas daerah yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berada pada prioritas 4 yaitu. optimalisasi pengelolaan SDA, penayaan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industri pengolahan secara berkelanjutan dan prioritas 6 yaitu peningkatan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendukug aktivitas ekonomi, investasi dan parawisata.
Menindaklanjuti hal tersebut, dirinya menghimbau untuk OPD dalam menyusun rencana strategis haruslah memgacu pada visi misi serta prioritas daerah yang telah ditetapkanz dengan terus memacu peningkatkan kinerja.
"Kerja OPD tahun sebelumnya haruslah dijadikan cambuk untuk keberhasilan yang akan datang," ucapnya.
Disisi lain dirinya menghimbau agar kinerja ekspor Maluku terus ditingkatkan melalui tim pengembangan ekspor.
"Keberhasilan kita dalam peningkatan ekspor tahun 2018 yang mengalami peningkayan sebesar 165 persen dari tahun 2017 harus dipertahankan, sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yanh dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan, yang cukup signifikan," pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselano mengatakan Forum SKPD yanh dilaksanakan dalam rangka optimalisasi program-program industri dan perdagangan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran.
"Kitaperlu duduk bersama dengan teman-teman Kabupaten/kota dalam membicarakan bersama agar tahun 2020 singkronkan program kerja, kita tidak lagi kerja parsial, tetapi terintegrasi berbasia gugus pulau. Dengan demikian seluruh perlu menuju ke satu tujuan, jangan lagi satu bikin yang ini, yang lain bikin yang ini, tetapi bagaimana bantuan provinsi bisa ditindaklanjuti kabupaten/kota.
Dengan demikian, pemerintah provinsi Maluku dan Kabupaten/kota bisa berjalan bersama untuk memberdayakan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
Olehnya itu, dalam kegiatan ini dirinya menghadirkan kepala biro perencanaan, Kementeria Perdagangan yang selama ini mengetahui dana APBN baik itu DAK, tugas pembantuan maupun Dekon dari Kementerian untuk daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Kemudian dari Kementrian Perindustrian, dihadiri Kepala Bagian Program yang selama ini bergelut dengan DAK dan tugas pembantuan yang diarahkan dari APBN baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
"Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi perhatian mereka untuk membantu kita di Maluku," tandasnya.