BERITAPNS.COM--Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kabar mengenai penghentian tunjangan yang diberikan pemerintah kepada para guru adalah kabar bohong atau hoaks.
Dilansir TribunWow.com dari lamane resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum di Gelora Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA), Surabaya, Kamis (6/9/2018) siang.
 |
| sumber; https://ift.tt/2DCNVgB |
"Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa saya siap untuk berdiri di depan dan berjuang untuk membela kepentingan guru-guru agar dapat melaksanakan tugas mulianya mendidik kader-kader bangsa di negara kita," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, pemerintah tidak memiliki alasan apapun untuk mengurangi apalagi memberhentikan tunjangan profesi guru.
"Karena itu adalah imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas pengabdian profesi yang telah dan akan diabdikan untuk bangsa selama-lamanya," tuturnya.
Sebelumnya, saat menyampaikan kuliah umum tersebut, Jokowi mengemukakan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas.
Manusia yang berkualitas, tambahnya, adalah manusia yang mampu belajar sepanjang hayat agar dapat menyesuaikan diri dengan zaman yang berubah serba cepat.
Menurut Jokowi, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci dari fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa
"Kita ini memiliki kapasitas terpendam. Punya kekuatan terpendam tapi belum dibangkitkan. Jangan berpikir anak kita kalah dengan bangsa lain," ujar Jokowi.
Ia memberi contoh prestasi atlet-atlet Indonesia di Asian Games 2018, yang dapat melebihi dari target yang diberikan, bahkan dapat menduduki peringkat empat dalam perolehan medali.
Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh sekitar tiga ribu anggota PGRI dan civitas akademika UNIPA itu, Jokowi juga meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI yang akan digelar hingga Jumat (7/9/2018) besok.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Umum PP PGRI Unifah Rosyidi, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, memastikan tunjangan guru tetap disalurkan sebagaimana kebutuhan dengan melakukan efesiensi anggaran pemerintah daerah.
"Kalau ada uang yang idle, itulah yang akan digunakan. Salah besar ada yang menyampaikan seolah kita melakukan pemotongan terhadap tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya," kata Sri Mulyani di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Sri Mulyani mengatakan, tunjangan guru akan menggunakan anggaran pemerintah daerah yang dianggap masih cukup hingga akhir tahun.
Jika daerah tersebut memiliki anggaran yang berlebih untuk tunjangan guru, maka pemerintah pusat tidak memberikannya lagi.
"Mereka sudah punya dana cadangan itu. Jadi tidak ada kebijakan menghentikan atau potong tunjangan untuk guru," kata Sri Mulyani.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Tepis Kabar Penghentian Tunjangan Guru, Jokowi: Saya Siap Berjuang untuk Membela Kepentingan
Sumber : tribunnews.com
Demikian informasi mengenai Kesanggupan Presiden Jokowi untuk memperjuangkan kepentingan guru.