Lombok Tengah, sasambonews.com- Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bidang Teknis, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah secara berkala melakukan pengiriman data Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Langkah ini sedikit tidak untuk memicu peran pro aktif BPKAD, Demikian disampaikan Kepala Badan HJ, Baiq Aluh Windayu Wiranom MM.yang ditemui Tim Tabloid Loteng bersatu beberapa waktu yang lalu.
Dijelaskannya, peran pro aktif BPKAD dalam hal ini dapat dilihat dengan berbagai gerakan yang dinamis, yakni sebagai langkah untuk terus mendorong dan membina OPD dalam percepatan proses realisasi Pendapatan dan Belanja pada program atau kegiatan dan Mitigasi masalah dan solusinya, dari serapan belanja dan pendapatan sebagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Sehingga untuk target Pendapatan Daerah pada APBD Induk 2017, tambahnya, dengan peran pro aktif ini, pencapaian realisasi yang hampir memenuhi target, dimana Target Pendapatan Daerah pada APBD Induk 2017 sebesar Rp.1.939.411.562.943,73pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp.1.917.035.737.682,64atau sebesar 98,84%.
Pencapaian realisasi Pendapatan yang hampir memenuhi target Pendapatan ini lanjut HJ. Yayuk sapaan akrab mantan Kabag Keuangan ini, tidak lepas dari Peran serta Badan Pendapatan Daerah sebagai OPD Teknis Pengelola Pendapatan Daerah yang terus melaukukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Objek Pendapatan.
Sedangkan rencana Belanja Daerah yang meliputi Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada APBD Induk dianggarkan sebesar Rp.2.052.183.649.573,77terealisasi pada akhir tahun sebesar Rp.1.930.401.187.345,90atau sebesar 94,06%. Rencana Belanja yang tidak terealisasi selanjutnya akan terhitung sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan), komponen Belanja yang tidak terealisasi ini berasal dari penghematan dan efisiensi belanja tahun berjalan ataupun beberapa komponen belanja tidak langsung yang belum terealisasi seperti Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD ataupun Sisa Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terealisasi pada tahun berjalan.Am