Presiden Jokowi |
"Misalnya saya beri contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem di situ semua," ujarnya dalam video pembukaan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni yang diunggah Biro Pers Setpres, Minggu (28/6/2020).
Dia meminta agar anggaran tersebut segera digunakan. Utamanya untuk membayar tunjangan para tenaga medis."Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp70-an triliun seperti ini," ungkapnya.
Pada kesempatan itu Jokowi menilai tidak ada progres signifikan dalam penanganan COVID-19. "Saya harus ngomong apa adanya enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada," tegasnya.
Bahkan dia tak segan-segan melakukan reshuffle kabinet hingga pembubaran lembaga. "Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," pungkasnya.
Presiden juga meminta agar kucuran dana bagi usaha mikro, usaha kecil, menengah, usaha besar, perbankan, manufaktur, industri, terutama yang padat karya segera diberikan.
"Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini 'extra ordinary'. Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada 'progress' yang signifikan, tidak ada," ujar Jokowi.*** Rina Trian