Dari ketiga orang tersebut, hanya satu pedagang pasar Mardika berinisial LS, sedangkan dua orangnya adalah masyarakat biasa.
Steatment Kasrul ini tentunya membantah steatment Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimuri yang menyebutkan tiga orang tersebut, semuanya ada pedagang di pasar mardika. Menindaklanjuti steatment Plt Direktur RSUD dr M Haulussy dr. Rita Tahittu dalam rapat koordinasi antara DPRD Maluku dengan gugus tugas yang berlangsung di ruang sidang utama Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin kemarin.
"Bukan tiga pedagang, hanya satu pedagang berjenis kelamin laki-laki, inisial LS. Sedangkan dua orang merupakan masyarakat biasa," ungkap Kasrul saat dikonfirmasi awak media di kantor Gubernur, Selasa (05/05).
Saat ini, kata dia ketiga orang tersebut sementara ini menjalani isolasi di salah satu RS di kota Ambon. Dikategorikan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sehingga diberlakukan sama dengan pasien Covid-19.
"Jadi mereka bertiga masuk RS di tanggal yang berbeda, dua masyarakat biasa masuk Jumat 1 April, langsung dilakukan RDT reaktif, sedangkan satu pedagang masuk minggu, 3 April, hasil RDT juga reaktif," cetusnya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil Swab PCR yang dilakukan di BTKL-PP Klas II Ambon.
"Kita masih menunggu hasil swab, mudah-mudahan besok hasilnya sudah ada. Karena kalau RDT baru reaktif, artinya bisa positif fals atau negatif fals," ulasnya.
Ia memastikan, pasien yang masuk RSUD dr. Haulussy, kalau menunjukan gejala Covid-19 maka langsung dilakukan RDT, screaning guna kepentingan tim medis.
Ditanya tracking dari ketiga PDP, menurutnya hal tersebut belum dilakukan, karena masih menunggu hasil swab PCR.
"Biasanya protapnya begitu dinyatakan Reaktif RDT maka keluarganya lakukan isolasi mandiri, begitu swab positif langsung dilakukan tracking," tandasnya.
Ditamya ada tiga perawat yang sementara ini menjalani isolasi di RSUD dr. M. Haulussy, dikarenakan hasil RDT reaktif, ia membantahnya.
"Tidak betul informasi itu," tegasnya.
Terlepas dari hal tersebut, Mantan Kepala Dinas PRKP Maluku ini, mengakui saat ini ada masyatakat dan mahasiswa yang mengajukan permohonan surat izin untuk kembali ke daerahnya.
"Sebaiknya kita kasih izin. Mungkin di kampung mereka dapat ketenangan, mungkin lebih baik," ujarnya.
Ditanya berapa banyak yang terdafar untuk pengajuan surat izin ini, dirinya tidak hafal.
"Mereka ini kebanyakan dari Namlea, Buru. Kemudian ada 30 mahasiswa dari Kepulauan Tanimbar. Kita sudah koordinasi dengan Pemda di sana mereka siap menerima, jam 6 ini mereka merangkap," ungkapnya.
Untuk rencana Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB), jelasnya saat ini masih dikaji oleh Pemkot Ambon.