Pasalnya, hingga kini masih ada data yang amburadul, sehingga menyebabkan warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah itu tidak mendapatkan, malah warga yang merupakan karyawan swasta, bahkan ada yang tergolong orang berada yang mendapatkannya.
Menurutnya, jika perangkat RT/RW merasa bahwa data yang diberikan benar, namun tiba-tiba nama yang ada mengalami perubahan di tingkat kelurahan, maka patut dipertanyakan.
"Ya, saya minta semua pihak transparanlah. Jika memang ditemukan kasus seperti itu, maka pihak RT/RW bisa menyampaikan pengaduan. Tidak usah takut dengan Lurah, karena diatasnya masih ada jabatan yang lebih tinggi. Harus dipertanyakan, kenapa warga saya dicoret," tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala kepada wartawan, di Ambon, Senin (27/4).
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Maluku ini kemudian meminta, Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak menutup mata, dan menganggap semuanya tuntas. Namun ternyata, masih ada kasus-kasus dimaksud. Menurutnya, saat ini banyak warga terdampak langsung Covid-19, yang mengeluh terhadap ketidakadilan tersebut.
"Saya menyarankan, agar pemerintah kabupaten/kota membentuk semacam tim verifikasi. Tugasnya, untuk melakukan verifikasi data ulang, terhadap penerima bantuan dari pemerintah tersebut, agar tidak amburadul seperti ini," tandas Sangkala.