Jumlah pinjaman tambahan untuk daerah itu terungkap pada rapat paripurna KUA/PPAS melalui Interupsi salah satu anggota DPRD, Ahmad Umasugi. Umasugi meminta informasi sekaligus klarifikasi jumlah pinjaman, apakah sebesar Rp.21 milyar ataukah Rp.27 milyar.
"Interupsi! dalam rangka informasi sekaligus meminta klarifikasi terkait dengan kaitan nota pengantar yang disampaikan oleh pak bupati tadi," teriak Umasugi.
Umasugi mengatakan, setelah dirinya mengikuti dan mencermati apa yang disampaikan oleh bupati lewat pengantar Nota Keuangan dan RAPBD 2020 berdasarkan kesepakatan pinjaman daerah yaitu dianggarkan Rp.25 milyar.
"Didalam hasil kesepakatan kita kaitannya dengan pinjaman daerah yaitu dianggarkan Rp.25 milyar. Tetapi didalam nota yang disampaikan oleh Bupati tadi, ini ada tertera Rp27 milyar," ungkapnya.
Terhadap perbedaan jumlah sesuai kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah itu katanya, apakah karena kekeliruan dalam penulisan, hal ini harus diklarifikasi.
"Terkait ini saya meminta penjelasannya, apakah ada kekeliruan kesalahan penulisan ataukah tidak, ini harus diklarifikasi," pintahnya.
Diketahui, di DPRD Buru Selatan periode 2019-2024, ada 4 fraksi yaitu Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, Fraks Amanah Persatuan Nurani Rakyat dan Fraksi Gempah. Keempat fraksi tersebut tidak menyampaikan pandangan terhadap pidato Bupati terkait Nota RAPBD 2020, tetapi lebih banyak memberikan masukan dan catatan untuk ditindaklanjuti, salah satunya soal anggaran pinjaman daerah.
Terkait Intrupsi Umasugi, Ketua DPRD, Muhajir Bahta selaku pimpinan Paripurna menjelaskan, terhadap kekeliruan jumlah pinjaman itu akan dibicarakan di tingkat komisi. (AZMI)