"Kita harus membangun komitmen bersama sehingga hasil tabel IO dan IRIO nasional yang dihasilkan lebih berkualitas," ujar Gubernur, dalam sambutannya, dibacakan, Asisten I, bidang pemerintagan, Hendrik Far-Far pada Focus Group Discusion (FGD) Penyusunan neraca produksi tabel IO Provinsi Maluku, yang berlangsung di Swiss Bhel Hotel, Rabu (25/09).
Dikatakan, FGD sebagai tahapan penting dalam penyusunan neraca produksi Tabel IO provinsi Maluku, sebagai bentuk implementasi dalam mendukung kegiatan program prioritas nasional.
Jelasnya, IRIO merupakan penggabungan dari tabel IO seluruh provinsi arau region yang ada di wilayah Indonesia. IRIO dapat memberikan gambaran secar rinci, keterkaitan antar wilayah untuk menunjang pembangunan nasional, terutama dalam menyusun rencana dan evaluasi kebijakan secara terintegrasi yang berbasis spasial.
Untuk itu, menurutnya BPS akan melakukan penyusunan IRIO selama tahun 2019-2020, dimana target yang akan dicapai adalah penyusunan neraca produksi tabel input output seluruh provinsi.
Sedangkan target yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah melakukan penggabungan tabel input dan output dari semua provinsi di seluruh Indonesia dalam bentuk tabel IRIO.
Olehnya itu, kata Mantan Dankor Brimob Polri ini, tabel IO di provinsi Maluku disusun dengan tujuan menyajikan gambaran hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar kegiatan ekonomi (sektor) dalam perekonomian provinsi Maluku, secara menyeluruh yang tentunya sangat penting sebagai bahan perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah di provinsi Maluku.
Lebih lanjut dikatakan, tahun 2019 merupakan tahun terkahir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, dimana rencana kerja pemeeintah (RKP) 2019 lebih terfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Berbagai isu strategis dalam RKP 2019, yang diangkat antara lain, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektifitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi, pertanian, industri, dan jasa produktif.
Selain itu dikatakan, pemantapan ketahanan energi pangan dan sumber daya air, serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.
Dari isu tersebut, ujar Gubernur salah satu program prioritas nasional, yang telah dingunakan pemerintah adalah, pengurangan kesenjangan antar wilayah, melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman, harus dikawal bersama demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan berdasarkan aspek kewilayahan, membutuhkan tools sehingga dalam menentukan kewilayahan dapat tepat sasaran sesuai tujuan nasional.
"Saya mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas yang berkolaborasi dengan BPS untuk melakukan kegiatan pengembangan stattisitik kewilayahan dengan penyusunan (IRIO), yang akan memberikan informasi mengenai struktur ketergantungan sektoral maupun ketergantungan antar wilayah," pungkasnya.