Namun sayangnya, selama ini hanya tiga DKP yang secara rutin melakukan rapat-rapat DKP daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal dan gugus pulau.
Untuk itu mewujudkan hal tersebut, perlu ada dukungan seluruh DKP 11 kabupaten/kota.
"Bagi kabupaten/kota lain yang belum melakukannya agar dapat menjadi perhatian serius. Hal ini kita lakukan semata-mata untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Maluku yang kita cintai," ujar Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya dibacakan Plt Asisten I setda Maluku, Hendrik Far-Far, pada pembukaan rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan provinsi Maluku dan seminar Ketahanan Pangan Berkelanjutan, yang berlangsung di Santika Hotel, Selasa (2/7).
Dirinya menuturkan, bidang pangan di provinsi Maluku diarahkan pada penguatan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu pilar ketersediaan, distribusi dan konsumsi.
Ketiga pilar ini, menurutnya, secara bertahap akan terus dibangun dan diperkuat guna mencapai kemandirian dan kedaualatan daerah.
Dikatakan, kedaualatan pangan disisi lain adalah tujuan yang patut diperjuangkan. Warga perlu berdaualat dalam menentukan jenis pangan yang diproduksi dan dikonsumsi. Demikian pula pemda juga harus berdaulat dan menentukan kebijakan dan regulasi sistem pangan yang sesuai dengan karakteristik dan
budaya daerah.
Lebih lanjut dikatakan, provinsi Maluku dengan pertambahan penduduk rata-rata per tahun sekitar 2 persen, membutuhkan pangan yang cukup, begizi dan beragam, untuk kedepan kita dituntut untuk menyediakan pangan kalori dan protein dalam jumlah yang cukup besar.
Ketahanan pangan, menurutnya, merupakan bidang multidimensi, yang didalamnya menyangkut aspek pertanian, perikanan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan infrastruktur.
Olehnya itu, membangum ketahanan pangan pada hakekatnya membangun aspek-aspek multidimensi tersebut.
Melalui Rakor dewan ketahanan provinsi Maluku dan seminar ketahanan oangan berkelanjutan Mantan Dankor Brimob Polri ini mengajak untuk DKP untuk bersama-sama melihat potret permasalahan dan masa depan ketahanan pangan yang akan dihadapi dan langkah-langkah apa yang semestinya dilakukan untuk masa lima hingga sepuluh tahun kedepan.
Sebagai ketua dewan ketahanan pangan provinsi Maluku, dirinya meminta semua pemangku kepentingan agar tetap menjadi koordinasi, komunikasi untuk saling berkolaborasi memajukan daerah ini sejajar dengan daerah lain dalam mewujudkan visi pembangunan Maluku, yaitu "Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamim dalam kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan."