AMBON - BERITA MALUKU. DPRD Provinsi Maluku meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk lebih memprioritaskan putra-putri Maluku untuk bekerja di kapal-kapal milik PT. Pelni. Pasalnya, banyak kapal milik pemerintah pusat yang ditangani oleh PT. Pelni yang mempekerjakan orang dari luar Maluku, kendati kapal-kapal tersebut melayari sejumlah rute antarpulau di daerah setempat.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Holy Supit menyatakan, kearifan lokal juga sangat diperlukan dalam menyelaraskan ketimpangan rekrutan anak daerah, agar bisa bekerja di kapal-kapal milik Pelni yang berlayar di perairan Maluku.
"Kita sudah sampaikan ke Kemenhub saat menyampaikan aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu. Kami minta kalau bisa ada perimbangan juga terkait dengan rekrutan Anak Buah Kapal (ABK). Kalau bisa juga anak-anak Maluku yang selama ini sekolah pelayaran dapat direkrut," ujar Holy, saat dihubungi dari Ambon, Jumat (31/5).
Dia mengaku kecewa, jika permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Kemenhub.
Menurut Supit, lucu jika laut menjadi kebanggaan masyarakat, justru anak Maluku hanya menjadi penonton.
"Lucukan kalau laut milik kita masyarakat Maluku, namun kita hanya hadir sebagai penonton bukannya sebagai pekerja," ungkapnya.
Saat disinggung mengenai tanggapan pihak Kemenhub, Supit mengatakan, pihak Kemenhub sudah berjanji, akan segera melakukan koordinasi dengan PT Pelni untuk membuka lowongan penerimaan ABK, agar anak-anak Maluku yang telah sekolah pelayaran diluar daerah, nantinya dapat direkrut sebagai ABK sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
"Nah, menurut Kemenhub, mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak Pelni, agar segera membuka lowongan penerimaan ABK khusus bagi rekrutan anak daerah sehingga pemenuhan kearifan lokal dapat diseimbangkan lewat rekrutan tersebut," tandas Supit.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Holy Supit menyatakan, kearifan lokal juga sangat diperlukan dalam menyelaraskan ketimpangan rekrutan anak daerah, agar bisa bekerja di kapal-kapal milik Pelni yang berlayar di perairan Maluku.
"Kita sudah sampaikan ke Kemenhub saat menyampaikan aspirasi masyarakat beberapa waktu lalu. Kami minta kalau bisa ada perimbangan juga terkait dengan rekrutan Anak Buah Kapal (ABK). Kalau bisa juga anak-anak Maluku yang selama ini sekolah pelayaran dapat direkrut," ujar Holy, saat dihubungi dari Ambon, Jumat (31/5).
Dia mengaku kecewa, jika permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Kemenhub.
Menurut Supit, lucu jika laut menjadi kebanggaan masyarakat, justru anak Maluku hanya menjadi penonton.
"Lucukan kalau laut milik kita masyarakat Maluku, namun kita hanya hadir sebagai penonton bukannya sebagai pekerja," ungkapnya.
Saat disinggung mengenai tanggapan pihak Kemenhub, Supit mengatakan, pihak Kemenhub sudah berjanji, akan segera melakukan koordinasi dengan PT Pelni untuk membuka lowongan penerimaan ABK, agar anak-anak Maluku yang telah sekolah pelayaran diluar daerah, nantinya dapat direkrut sebagai ABK sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
"Nah, menurut Kemenhub, mereka akan segera berkoordinasi dengan pihak Pelni, agar segera membuka lowongan penerimaan ABK khusus bagi rekrutan anak daerah sehingga pemenuhan kearifan lokal dapat diseimbangkan lewat rekrutan tersebut," tandas Supit.