Rapat paripurna, Senin (29/4/2019), dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno serta ratusan undangan termasuk didalamnya mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo hingga mantan Wagub Maluku, Zeth Sahuburua
Dalam pidato perdama, Gubernur Murad Ismail menyampaikan berbagai masalah yang ada di Maluku, seperti bidang pendidikan misalnya, kualitas pendidikan masih rendah, tingkat penguasaan teknologi informasi, jumlah guru yang belum proporsional sampai dengan ketimpangan distribusi guru, yang terlihat jelas dampaknya melalui tingkat kelulusan pada penerimaan CPNS beberapa waktu lalu.
Di bidang sosial, masih ada perkelahian antar kampung, desa atau negeri, peredaran narkoba, miras, judi, HIV/Aids, kekerasan terhadap perempuan dan anak, anak terlantar, anak putus sekolah dan orang tidak mampu.
Dirinya juga menyentil, soal sektor kelautan dan perikanan yang sejauh ini belum dapat dioptimalkan dengan baik. Begitu juga dengan pemafaatan kawasan pesisir masih sebatas sarana prasarana perikanan budidaya.
Dibidang kesehatan, masih terjadi ketimpangan SDM maupun sarana serta fasilitas kesehatan dan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat termasuk tantangan pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau.
"Salah satu problem terbesar di Maluku adalah terbatasnya aksesibilitas dan konektivtas antar pulau, dengan rasio infrastruktur jembatan pelabuhan maupun jaringan telekomunikasi, jaringan irigasi, perumahan maupun air bersih yang masih terbatas," ucapnya saat berpidato.
Tidak ketinggalan, soal insfrastruktur pendukung pariwisata yang belum tersebar merata sehingga minat kunjungan wisatawan masih belum bisa didongkrak naik.
Selain itu, sumber-sumber pendapatan daerah juga kata dia masih belum dikelola secara baik.
"Maluku butuh lompatan kerja untuk menghadirkan investasi skala besar yang memberikan dampak ekonomi secara luas bagi masyarakat, namun harus tetap menjaga aspek kelestarian lingkungan. Insya Allah dengan pengalaman dan kekuatan jaringan, akan saya lakukan untuk kemajuan Maluku," tuturnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, kata Murad, visi dan misi untuk lima tahun kedepan adalah Maluku Yang terkelola dengan Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kemitraan dan Berdaulat atas Dukungan Kepulauan.
Dari visi misi itu, dijabarkannya, ada enam aspek besar yang menjadi misi pasangan yang dikenal dengan jargon "Bailoe" itu, antara lain pertama mewujudkan birokrasi yang dinamis, bersih dan melayani, kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau, ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, keempat, peningkatan insfrastruktur dan konektivitas gugus pulau, kelima meningkatkan suasana kondusif untuk investasi budaya dan pariwisata dan keenam mewujudkan SDM yang profesional, kreatif mandiri dan bersatu.
Sementara program unggulan yang akan diterapkan antara lain rakor bersama Gubernur-Wagub dengan bupati/walikota, peningkatan produksi kabupaten/kota berbasis elektronik, dalam bidang pemerintahan melaklukan pertemuan integrasi perencanaan dan pembiayaan dengan pemangku kepentingan dengan cara coffee morning, penyelenggaran pendidikan berbasis teknologi informasi, program pemberdayaan daerah tertinggal terdepan dan terluar satu desa adalah satu produk unggulan, menerapkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan sebagainya.
"Saya berharap dukungan dari mitra kami yaitu lembaga legislatif Provinsi Maluku. Saudara-saudara juga wakil rakyat yang memegang suara rakyat, mari kita bekerja bersama untuk kepentingan rakyat semata. Tanggungjawab Maluku lebih baik adalah tanggungjawab kita bersama, yang berbeda adalah tugas fungsi dan peran, namun justru dalam perbedaan itu kita bergerak bersama," tandasnya.
Menindaklanjuti pernyataan Gubernur, Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae mengungkapkan, di dalam visi dan misi GUbernur - Wakil Gubernur, memiliki makna dan spirit yang kuat untuk menjadikan Maluku kedepan lebih baik.
"Sambutan beliau sudah mengidentifikasi beberapa persoalan terkait persoalan Maluku hari ini, soal kemiskinan, membuka lapangan kerja, investasi dan soal pelayanan birokrasi yang harus lebih ditingkatkan," ucapnya.
Pada prinsipnya, kata Huwae DPRD mendukung apa yang Gubernur sampaikan, kedepan DPRD dan Pemda Provinsi Maluku akan mengkonkritkan dan implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan baik untuk tahun 2019 termasuk tahun anggaran 2020.