Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluki, Meikal Pontoh kepada awak media dikantor Gubernur, Selasa (5/3/2019).
Dikatakan, hanya 30 persoalan gizi buruk yang diintervensi oleh kesehatan, 70 persen itu lintas sektor, diantaranya Dinas Kesehatan tupoksi untuk penaganan gizi buruk, tetapi juga harus ada keterlibatan dari dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
"Penanganan lintas sektor merupakan upaya jangka panjang, jadi kita dari sisi kesehatan, Dinas PUPR dari sisi air bersih, Dinas Perumahan dari sisj rumah layak, dan Dinas Ketahanan Pangan dari sisi pangan, dibantu oleh Tim Pengetasan Kemiskinan. Jadi semua terintegrasi," ujarnya.
Sedangkan penanganan jangka pendek, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dalam hal pengobatan.
"Jadi penderita gizi buruk sudan dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang sudah pulang," jelas Pontoh.
Menurutnya, gizi buruk sangat berpengaruh terhadap kualitas perkembangan manusia.
"Kalau anak yang duduk di bangku SD jika tidak naik kelas, itu disebabkan karena perkembangan otak," ucapnya.
Ditanya mengenai stok obat-obatan, diakuinya tidak ada masalah, semua sudah di distribusikan ke kabupaten/kota, mulai dari ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT), Balita sudah ada di kabupaten/kota.