 |
| Sekwan DPRD Kota Gunungsitoli Meisoniman Lahagu saat membaca laporan Banggar DPRD |Foto: Budi Gea |
Gunungsitoli,- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli mengapresiasi realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli tahun 2017 yang mencapai 96,13 persen.
Hal itu terlihat pada Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Gunungsitoli yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Meisoniman Lahagu atas Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2017 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Senin (30/07/2081).
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD, pelaksanaa secara umum APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi dengan baik dapat dilihat dari realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 691.423.299.086, atau mencapai 96,13 persen dari anggaran Rp. 719.270.111.464.
Anggaran-anggaran tersebut terdiri dari Pedapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 29.769.903.264 atau 81,50 persen dari anggaran Rp. 36.525.700.200.
Pedapatan Dana Perimbangan Rp. 655.653.395.822 atau 96,88 persen dari anggaran Rp. 676.744.411.264.
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 6.000.000.000 atau 100 persen dari anggaran Rp. 6.000.000.000.
Begitu juga dengan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 628.910.805.853, atau mencapai 90,90 persen dari anggaran sebesar Rp. 691.906.497.259 yang terdiri dari;
Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 397.293.207.000 atau mencapai 89,20 persen dari anggaran sebesar Rp. 425.195.615.435.
Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 249.617.598.852 atau mencapai 93,91 persen dari anggaran sebesar Rp. 256.810.781.824.
Belanja tidak terduga tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 900.100.000.
Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp. 149.094.567.650.
Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli hingga akhir tahun 2017 menurut BANGGAR DPRD diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan membaik pada tahun berikutnya, hal ini didukung dengan meningkatnya kepercayaan swasta kepada pihak pemerintah pada saat ini. (Budi Gea)