BERITA MALUKU. Berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dari Rp1,3 triliun aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Rp110 milyar diantaranya bermasalah. Hal ini terungkap dalam sebuah rapat yang dipimpin Sekda Bursel, Shyaroel Pawa di Kantor Bupati, Kamis (22/3/2018).
"Terkait dengan BPK soal aset, telah diperintahkan untuk keluarkan print out, hasil inventarisasi aset per OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Agar bisa menelusuri OPD mana dan masalahnya apa saja, karena sesuai hasil audit BPK, dari Rp1,3 triliun, masih ada kurang lebih Rp110 milyar yang asetnya bermasalah," sebut Pawa.
Pawa menjelaskan, dari sisi pencatatan, ada selisih kurang. Dan ada kurang lebih Rp90 milyar dari selisih lebih.
"Ini akan ditelusuri di setiap OPD sebelum nanti BPK kembali, sudah bisa dibuktikan," sebutnya.
Olehnya, Pawa perintahkan kepada seluruh OPD agar menghadirkan seluruh bendahara dan operatornya untuk mempertanggungjawabkan keuangan. (AZMI)
"Terkait dengan BPK soal aset, telah diperintahkan untuk keluarkan print out, hasil inventarisasi aset per OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Agar bisa menelusuri OPD mana dan masalahnya apa saja, karena sesuai hasil audit BPK, dari Rp1,3 triliun, masih ada kurang lebih Rp110 milyar yang asetnya bermasalah," sebut Pawa.
Pawa menjelaskan, dari sisi pencatatan, ada selisih kurang. Dan ada kurang lebih Rp90 milyar dari selisih lebih.
"Ini akan ditelusuri di setiap OPD sebelum nanti BPK kembali, sudah bisa dibuktikan," sebutnya.
Olehnya, Pawa perintahkan kepada seluruh OPD agar menghadirkan seluruh bendahara dan operatornya untuk mempertanggungjawabkan keuangan. (AZMI)