BERITA MALUKU. Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy melantik ratusan pejabat Eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Ratusan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dilakukan di pantai Hukurilla kecamatan Leitimur Selatan, Jumat (29/12/2017) kemarin.
Pelantikan pejabat struktural Pemkot Ambon dilakukan setelah Wali Kota Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Ambon Syarief Hadler dilantik pada Mei 2017.
Wali Kota Richard menyatakan, pelantikan pejabat dilakukan setelah melewati tahapan asesmen serta sesuai dengan peraturan kepegawaian "Setelah kami dilantik sebagai kepala daerah selama enam bulan kami mempelajari kapasitas, kinerja dan loyalitas seluruh staf, dilanjutkan dengan tahapan assesmen barulah kami ambil langkah untuk mengoptimalisasi kinerja," katanya.
Menurut dia, pejabat SKPD dilantik berdasarkan asas kepatutan dan kepantasan untuk menerima jabatan dalam tugas dan tanggung jawab.
Setelah dilantik para pejabat diwajibkan memiliki konsep terhadap unit kerja yang dipimpin, komitmen dengan sumpah dan janji yang diucapkan, konsisten dalam bersikap sebagai pemimpin dan memiliki hubungan kemitraan.
"Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan, karena itu kita berharap gunakan kepercayaan yang diberikan dengan baik dengan merancang konsep pembangunan sesuai ruang lingkup kerja," kata Richard.
Ia mengakui, kebijakan optimalisasi pejabat dilakukan mengingat beberapa tenaga produktif yang saat ini bertugas telah memasuki masa pensiun.
"Jadi dibutuhkan peremajaan tenaga, tapi yang pasti staf yang dipromosi telah teruji kualitas dan kapasitasnya," ujarnya.
Ratusan pejabat yang dilantik ada yang mengalami pergeseran maupun tetap pada jabatan sebelumnya seperti staf ahli pemerintahan dan pelayanan publik dijabat Denny Nendissa yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, Ataf Ahli bidang politik hukum dan aparatur Denny Lilipory yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, staf ahli bidang ekonomi dijabat Joppie Silanno yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelola Pajak dan retribusi.
Sejumlah pejabat juga mengalami pergantian diantaranya Kepala Dinas pendidikan dijabat Fahmy Salatalohy yang sebelumnya menjabat Asisten III bidang SDM, kepala dinas koperasi dan UKM Martin Kailihu yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas keluarga, kepala dinas pertanian dijabat Jhony Ari Tupan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman sebelumnya dijabat Denny Lilipory selanjutnya dijabat Brury Nanulaita, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang dijabat Enrico Matitaputty, dan Kepala BPBD kota Ambon dijabat Demmy Paays.
Beberapa pejabat lainnya tidak mengalami perpindahan jabatan seperti Sekretaris DPRD kota Ambon tetap dijabat Elkyopas Silooy, Kepala Inspektorat Pieter Ohman, Kepala Badan Perencanan dan penelitian pengembangan daerah D. Matulapelwa, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Morits Lantu, dan kepala dinas lingkungan hidup dan persampahan tetap dijabat Luziaa Izack.
"Ada sebagian pejabat eselon II yang belum dilantik karena belum melalui tahapan asesmen, tetapi ada juga pejabat yang telah mengajukan surat pengunduran diri, serta pindah karena akan mengikuti tes seleksi di instansi lainnya," tandas Richard.
Ratusan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dilakukan di pantai Hukurilla kecamatan Leitimur Selatan, Jumat (29/12/2017) kemarin.
Pelantikan pejabat struktural Pemkot Ambon dilakukan setelah Wali Kota Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Ambon Syarief Hadler dilantik pada Mei 2017.
Wali Kota Richard menyatakan, pelantikan pejabat dilakukan setelah melewati tahapan asesmen serta sesuai dengan peraturan kepegawaian "Setelah kami dilantik sebagai kepala daerah selama enam bulan kami mempelajari kapasitas, kinerja dan loyalitas seluruh staf, dilanjutkan dengan tahapan assesmen barulah kami ambil langkah untuk mengoptimalisasi kinerja," katanya.
Menurut dia, pejabat SKPD dilantik berdasarkan asas kepatutan dan kepantasan untuk menerima jabatan dalam tugas dan tanggung jawab.
Setelah dilantik para pejabat diwajibkan memiliki konsep terhadap unit kerja yang dipimpin, komitmen dengan sumpah dan janji yang diucapkan, konsisten dalam bersikap sebagai pemimpin dan memiliki hubungan kemitraan.
"Proses pelantikan dan pengambilan sumpah sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan, karena itu kita berharap gunakan kepercayaan yang diberikan dengan baik dengan merancang konsep pembangunan sesuai ruang lingkup kerja," kata Richard.
Ia mengakui, kebijakan optimalisasi pejabat dilakukan mengingat beberapa tenaga produktif yang saat ini bertugas telah memasuki masa pensiun.
"Jadi dibutuhkan peremajaan tenaga, tapi yang pasti staf yang dipromosi telah teruji kualitas dan kapasitasnya," ujarnya.
Ratusan pejabat yang dilantik ada yang mengalami pergeseran maupun tetap pada jabatan sebelumnya seperti staf ahli pemerintahan dan pelayanan publik dijabat Denny Nendissa yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, Ataf Ahli bidang politik hukum dan aparatur Denny Lilipory yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, staf ahli bidang ekonomi dijabat Joppie Silanno yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelola Pajak dan retribusi.
Sejumlah pejabat juga mengalami pergantian diantaranya Kepala Dinas pendidikan dijabat Fahmy Salatalohy yang sebelumnya menjabat Asisten III bidang SDM, kepala dinas koperasi dan UKM Martin Kailihu yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas keluarga, kepala dinas pertanian dijabat Jhony Ari Tupan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman sebelumnya dijabat Denny Lilipory selanjutnya dijabat Brury Nanulaita, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang dijabat Enrico Matitaputty, dan Kepala BPBD kota Ambon dijabat Demmy Paays.
Beberapa pejabat lainnya tidak mengalami perpindahan jabatan seperti Sekretaris DPRD kota Ambon tetap dijabat Elkyopas Silooy, Kepala Inspektorat Pieter Ohman, Kepala Badan Perencanan dan penelitian pengembangan daerah D. Matulapelwa, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Morits Lantu, dan kepala dinas lingkungan hidup dan persampahan tetap dijabat Luziaa Izack.
"Ada sebagian pejabat eselon II yang belum dilantik karena belum melalui tahapan asesmen, tetapi ada juga pejabat yang telah mengajukan surat pengunduran diri, serta pindah karena akan mengikuti tes seleksi di instansi lainnya," tandas Richard.