BERITA MALUKU. Penambahan trayek angkutan mudik lebaran atau perubahan jadwal pelayaran dan penerbangan di Provinsi Maluku biasanya dapat dilakukan dalam kondisi emergensi.
"Penambahan dan perubahan trayek selama ini dilakukan ketika dalam situasi emergensi seperti meningkatnya jumlah penumpang mudik lebaran," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Maluku, Meky Lohy di Ambon, Rabu (31/5/2017).
Namun, berdasarkan hasil evaluasi Dishub hingga saat ini kondisinya masih tetap normal.
Pihak Dishub Maluku intensif melakukan pembenahan pada sejumlah titik tertentu untuk keselamatan pelayaran.
Dishub Maluku juga telah melakukan kesiapan antarlintas stakeholder seperti pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon, PT. Angkutan Sungai, Danau dan Pelayaran (ASDP) , PT. Pelni, Jasa Raharja maupun BMKG.
Mereka juga telah melakukan koordinasi dan masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan terkait transportasi lebaran terpadu.
"Kami sudah melakukan koordinasi tekhnisnya, termasuk kesiapan membuat posko-posko mudik lebaran telah dibentuk," ujar Meky.
Langkah ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan lebaran pada 2016.
Harapannya,kinerja posko - poskolebaran 2017 lebih sukses sebagai tugas dan tanggungjawab pelayanan terpadu di bidang transportasi.
Dia mengakui, Dishub Maluku saat ini masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan terkait pelayanan lebaran terpadu, termasuk didalamnya adalah program mudik gratis.
"Yang jelas setiap tahun itu memang ada diskon atau penurunan harga tiket, tetapi kalau ada SK Menteri Perhubugan yang mencanangkan program mudik lebaran gratis pasti direalisasi," tandas Meky.
"Penambahan dan perubahan trayek selama ini dilakukan ketika dalam situasi emergensi seperti meningkatnya jumlah penumpang mudik lebaran," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Maluku, Meky Lohy di Ambon, Rabu (31/5/2017).
Namun, berdasarkan hasil evaluasi Dishub hingga saat ini kondisinya masih tetap normal.
Pihak Dishub Maluku intensif melakukan pembenahan pada sejumlah titik tertentu untuk keselamatan pelayaran.
Dishub Maluku juga telah melakukan kesiapan antarlintas stakeholder seperti pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ambon, PT. Angkutan Sungai, Danau dan Pelayaran (ASDP) , PT. Pelni, Jasa Raharja maupun BMKG.
Mereka juga telah melakukan koordinasi dan masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan terkait transportasi lebaran terpadu.
"Kami sudah melakukan koordinasi tekhnisnya, termasuk kesiapan membuat posko-posko mudik lebaran telah dibentuk," ujar Meky.
Langkah ini dibuat berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan lebaran pada 2016.
Harapannya,kinerja posko - poskolebaran 2017 lebih sukses sebagai tugas dan tanggungjawab pelayanan terpadu di bidang transportasi.
Dia mengakui, Dishub Maluku saat ini masih menunggu keputusan Menteri Perhubungan terkait pelayanan lebaran terpadu, termasuk didalamnya adalah program mudik gratis.
"Yang jelas setiap tahun itu memang ada diskon atau penurunan harga tiket, tetapi kalau ada SK Menteri Perhubugan yang mencanangkan program mudik lebaran gratis pasti direalisasi," tandas Meky.