SURABAYA PERTAMA BAYAR PBB VIA E-CHANNEL MANDIRI
WARGA Kota Pahlawan tak perlu lagi antri untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk mewujudkan upaya tersebut, Rabu siang (1/6) dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Bank Mandiri Tbk melalui e-Channel Bank Mandiri di Graha Sawunggaling Gedung Pemkot Surabaya. Penandatanganan PKS ini merupakan yang pertama di Jawa Timur antara Bank Mandiri dengan Pemerintah Daerah.
CEO Bank Mandiri Jawa Timur, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan, memasuki era cash lesswarga Surabaya bisa melakukan pembayaran PBB di manapun dan kapan pun. Dengan tidak membawa uang tunai, diharapkan bisa menekan angka kriminalitas yang terjadi.
"Kami telah bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada, hingga 2016 sudah 80% pelanggan PDAM yang membayar melalui e-Channel Mandiri, dan Mesin ATM. Kami berharap kemudahan layanan ini dapat memotivasi masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB sesuai ketentuan dan tepat waktu," tegas Agus.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Yusron Sumartono, menjelaskan, nantinya seluruh pembayaran PBB melalui Bank Mandiri akan dikumpulkan dan disetor ke bank daerah Kota Surabaya 1 kali 24 jam.
Ia juga berharap agar seluruh SKPD yang menerima pembayaran atau retribusi bisa menggunakan pembayaran non tunai melalui fasilitas e-channel perbankan.
"Jika hari ini peresmian khusus pajak bumi dan bangunan, ke depan sembilan (9) jenis pajak sudah bisa dibayar melalui e-channel perbankan. Kami sedang merancang sistemnya agar jenis pajak lainnya bisa dibayar melalui e-channel. Sementara ini kami memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan menempatakan mobil keliling di wilayah yang stretegis," imbuh Yusron.
Yusron menambahkan, untuk warga yang mengalami tunggakan pembayaran pada menu ATM terdapat pilihan untuk membayar PBB tahun ke berapa. Ia menjelaskan, PBB dipilih karena merupakan sistem yang paling signifikan untuk dikerjakan dalam waktu sekarang. "Target pendapatan PBB di tahun 2016 ini sekitar Rp 858 miliar, hingga akhir Mei sudah tercapai 35%, dan jumlah ini akan terus berkembang ke depannya," tegas Yusron.
Agus Haryoto Widodo menambahkan, nantinya setiap pelanggan akan dibebani biaya admin sebesar Rp 2.500,- sekali melakukan transaksi. Selain itu, pihaknya akan mendukung pemkot dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh nasabah melalui channel Bank Mandiri. (Rilis) web majalah fakta / majalah fakta online / mdsnacks